Sosok Guru Ancam Murid Tak Ungkap Pungli di Sekolah, Sebut Dana BOS Tak Cukup, Bro Ron: Akal Sehat

Pendahuluan

Kasus pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini, sebuah kasus yang melibatkan seorang guru yang mengancam muridnya agar tidak mengungkap praktik pungli di sekolah telah mengundang banyak reaksi dari masyarakat. Guru tersebut beralasan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga meminta sumbangan dari siswa dan orang tua.

Pernyataan ini memicu perdebatan, terutama setelah aktivis pendidikan Bro Ron menanggapi kasus ini dengan mempertanyakan akal sehat dari praktik semacam itu. Kasus ini pun menjadi perbincangan hangat, mengingat pendidikan seharusnya menjadi ruang yang bebas dari korupsi dan bertujuan mencerdaskan generasi bangsa.

Pungutan Liar di Sekolah: Masalah Lama yang Terus Berulang

1. Alasan Guru: Dana BOS Tak Cukup

Dalam pembelaannya, guru yang terlibat dalam kasus ini menyebut bahwa dana BOS tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya operasional sekolah. Beberapa sekolah memang mengalami kendala dalam manajemen anggaran, sehingga mereka mencari cara lain untuk mendapatkan dana tambahan.

Namun, alih-alih mencari solusi yang transparan dan legal, ada beberapa pihak yang memilih melakukan pungutan liar kepada siswa atau orang tua. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan, karena pendidikan dasar dan menengah seharusnya bebas dari biaya tambahan yang tidak resmi.

2. Ancaman kepada Murid yang Mengungkap Pungli

Yang lebih mengkhawatirkan dari kasus ini adalah sikap intimidatif yang dilakukan oleh guru kepada murid. Bukannya menyelesaikan masalah dengan baik, guru justru mengancam siswa agar tidak membocorkan praktik pungli ini.

Tindakan ini bukan hanya melanggar etika sebagai seorang pendidik, tetapi juga menciptakan rasa takut di kalangan siswa. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi murid untuk belajar dan berkembang, bukan tempat yang dipenuhi oleh tekanan dan ketidakadilan.

Bro Ron: Akal Sehat Harus Dikembalikan

Aktivis pendidikan Bro Ron menanggapi kasus ini dengan pernyataan keras. Ia menekankan bahwa akal sehat harus dikembalikan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, jika memang dana BOS tidak cukup, maka sekolah seharusnya mengajukan transparansi anggaran, mencari solusi yang sah, atau berdiskusi dengan pemerintah setempat, bukan malah membebankan masalah ini kepada siswa dan orang tua.

Pernyataan Bro Ron mengandung beberapa poin penting:

1. Dana BOS harus dikelola secara transparan – Jika ada kekurangan dana, maka perlu ada audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran.
2. Sekolah tidak boleh menjadi ladang pungli – Pendidikan adalah hak dasar, bukan ladang bisnis yang mencari keuntungan dengan cara ilegal.
3. Siswa harus dilindungi, bukan diancam – Guru seharusnya menjadi teladan, bukan pelaku intimidasi yang membuat siswa takut untuk berkata jujur.

Dampak Negatif Pungli dalam Dunia Pendidikan

Praktik pungli di sekolah memiliki dampak yang sangat buruk, baik bagi murid, orang tua, maupun kualitas pendidikan itu sendiri. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan antara lain:

1. Menambah beban ekonomi orang tua
   • Pungutan liar yang tidak resmi tentu menjadi beban tambahan bagi keluarga, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.
2. Mencoreng dunia pendidikan
   • Pendidikan yang seharusnya bebas dari korupsi malah tercemar oleh praktik pungli, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
3. Membentuk mental korup sejak dini
   • Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka siswa akan terbiasa melihat ketidakadilan dan korupsi sebagai sesuatu yang wajar, yang bisa berdampak buruk bagi masa depan mereka.
4. Menghilangkan rasa aman di lingkungan sekolah
   • Ancaman dan intimidasi dari guru kepada murid akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana siswa takut untuk menyuarakan pendapat mereka.

Solusi untuk Mengatasi Pungli di Sekolah

Untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan:

1. Meningkatkan transparansi anggaran sekolah
   • Pihak sekolah perlu memberikan laporan terbuka mengenai penggunaan dana BOS, sehingga tidak ada celah untuk praktik pungli.
2. Memperketat pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait
   • Pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus lebih aktif dalam mengawasi keuangan